Kenaikan harga BBM, Subsidi dan Kompensasi

Kenaikan harga BBM, Subsidi dan Kompensasi

Kenaikan Harga BBM

Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah mulai marak di berbagai daerah di negeri kita ini. Baik kalangan mahasiswa, petani, politisi dan masyarakat luas. Hal ini dilakukan karena pemerintah dinilai telah gagal mengelola negeri ini dengan menambah penderitaan rakyat melalui kenaikan harga BBM.

Sebenarnya, kenaikan harga BBM ini telah diprediksi oleh banyak kalangan baik di dalam maupun di luar negeri beberapa tahun sebelumnya. Hal ini disinyalir ketika harga minyak dunia terus merangkak naik. Selain tingkat konsumsi minyak dunia meningkat, kenaikan ini disinyalir akibat geopolitik di timur tengah yang tidak menentu. Baik semenjak invasi Amerika Serikat ke Irak, Afganistan, perang Libanon, Ketegangan Kuwait dengan Irak, Ketegangan AS dengan Iran serta keengganan Negara-negara produsen (OPEC) minyak untuk meningkatkan produksi minyaknya. Ditambah lagi dengan semakin menurunnya produksi minyak dalam negeri kita pada level yang sangat memperihatinkan.

Dampak kenaikan harga BBM dunia tersebut dialami oleh hampir semua Negara di dunia terutama yang menganut sistem ekonomi terbuka, sehingga diikuti dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat.

Kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang telah lama menerapkan kebijakan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar, sehingga penyesuaian harga terjadi secara otomatis mengikuti perkembangan harga minyak internasional. Sehingga, negara-negara tersebut tak pernah lagi mengalami goncangan tiba-tiba. Hal ini memang tak perlu terjadi seandainya penyesuaian harga dilakukan berdasarkan perkembangan harga pasar yang terkadang naik dan bisa juga turun.

Dengan mekanisme demikian kalangan dunia usaha dan masyarakat terbukti lebih siap menghadapi keadaan seperti dewasa ini dan lebih mampu beradaptasi dengan realitas baru. Perubahan harga direspons oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat dengan cara berhemat, mengembangkan teknologi baru yang lebih hemat energy dan ramah lingkungan, dan mencari alternatif substitusi.

Di dalam negeri, dampak ini membuat banyak perusahaan manufaktur yang gulung tikar, dan pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan ini juga akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM itu. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa.
Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga ketiga komponen tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung se-mentara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan.

Subsidi

Subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah, dirasa terlalu memberatkan Anggaran, karena kalau dibiarkan justeru akan membuat kondisi makro ekonomi Indonesia akan berada pada situasi yang memprihatinkan. Sehingga memicu pemikiran pemerintah untuk mengurangi bahkan menghapuskan subsidi tersebut sehingga mengikuti mekanisme harga pasar minyak dunia.

Hal ini sebenarnya akibat dari pricing policy (Kebijakan harga) BBM yang dianut oleh Pemerintah Indonesia yang masih menjadikan BBM sebagai komoditas yang harus disubsidi, bukan sebagai penghasilan bagi pemerintah.

Kompensasi

Upaya pemerintah dengan memberikan kompensasi melalu BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM, kini dinilai tidak efektif dan selalu menimbulkan permasalahan yang luas di masyarakat, karena belajar dari pengalaman yang lalu BLT yang digulirkan oleh pemerintah selain tidak tepat sasaran, BLT secara konsep tidak mungkin mampu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta kompensasi ini tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini.